APBD Tabanan Tahun 2019 Defisit Rp 51 Miliar

SANGGULAN - Tim Banggar (Badan Anggaran) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menggelar rapat koordinasi APBD Tahun 2019 di gedung DPRD Tabanan, Senin (26/11). Hasil pembahasan, terkuak Rancangan APBD tahun 2019 defisit Rp 51 miliar. Defisit itu rencananya ditutupi dengan silpa tahun 2019 yang dananya masih ngambang.   Defisit terjadi akibat tim mereposisi kegiatan, sesuai surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-492/MK.7/2018 tanggal 1 Oktober perihal kewajiban pemenuhan belanja mandatori Dirjen Perimbangan Keuangan perihal dana transfer umum yang dialokasikan minimal 25 persen untuk infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Jika alokasi 25 persen tidak dijalankan, maka akan ada sanksi pemotongan Dana Anggaran Umum (DAU). Mau tidak mau tim pun melakukan kajian. Bahkan kesepakatan ini harus segera dilakukan karena tenggat waktu pembahasaan sampai akhir November. Ketua Tim TAPD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Wirna Ariwangsa, menerangkan pencapaian PAD tahun 2019 secara menyeluruh mengalami peningkatan sebesar Rp 45 miliar lebih.  Namun adanya pendanaan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi sesuai surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp 275 miliar maka ada banyak selisih.  Sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi adalah gaji CPNS yang saat ini sedang berjalan, kenaikan gaji 5 persen yang diperintahkan oleh Kementerian Keuangan, program JKN KIS, Dana Desa, dan kebutuhan mendadak seperti air minum di setiap OPD di Tabanan. "Total selisih yang kurang mencapai Rp 299 miliar," ungkapnya dalam rapat.  Dengan pemenuhan itu, TAPD sudah melakukan penyusunan kembali mereposisi beberapa kegiatan. Di antaranya dana hibah direposisi sebesar Rp 50 miliar, tunjangan kinerja Rp 73 miliar, efisiensi makanan dan minuman di masing-masing OPD Rp 10 miliar, perjalanan dinas Rp 10 miliar yang totalnya baru bisa dipenuhi Rp 178 miliar.  Sehingga ada defisit sekitar Rp 51 miliar yang rencanaya ditutup melalui dana silpa tahun 2019. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja, menambahkan jika silpa mencapai Rp 76 miliar maka aman. "Jika tidak, mudah-mudahan ada keajaiban dari pusat dan kami berharap agar terjadi silpa setiap OPD meefisiensikan perencanaan namun tidak mengurangi kewajiban," tegas Wiratmaja.  Sedangkan Ketua Banggar, I Ketut 'Boping' Suryadi, mengaku sepakat jika beberapa slot anggaran termasuk hibah sebesar Rp 50 miliar dipenuhi untuk pemenuhan belanja mandatori. Karena jika tidak maka akan ada sanksi dari pusat. Meskipun dari total dana yang sudah diefisiensi oleh TAPD pemenuhan selisih baru mencapai Rp 178 miliar, maka ada sisa sekitar Rp 51 miliar. "Ini buntu pemenuhan Rp 51 miliar, sehingga kami tutup pakai silpa tahun 2019, meskipun sebelumnya ada juga penolakan-penolakan perencanaan," tandas Boping. sug

Komentar